Track Record (-) : Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (PKS) Di Laporkan Ke KPK Oleh Yusuf Supendi Terkait Korupsi Dana Bansos Jabar Sebesar Rp.839 Milyar

BANDUNG, (PRLM).-Gubernur Jabar Ahmad Heryawan tidak gentar dengan "serangan" Yusuf Supendi yang menuding adanya dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Rp 839 miliar di Pemprov Jabar pada tahun anggaran 2010. Heryawan malah menantang mantan rekannya di Partai Keadilan Sejahtera (PKS), untuk melaporkan dugaan korupsi itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Ini negara hukum, silahkan saja melapor. Yang pasti, Pemprov Jabar tidak pernah takut untuk menghadapi pemeriksaan terkait laporan Yusuf Supendi. Apa yang harus ditakutkan?" kata Heryawan kepada wartawan usai melantik Pengurus Daerah Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Jawa Barat periode 2011-2016 di Aula Barat Gedung Sate, Jln. Diponegoro No. 22, Kota Bandung, Selasa (6/12) siang.

Heryawan juga menilai, tidak tepat jika Yusuf melaporkan Pemprov Jabar tentang dugaan korupsi bansos. Pasalnya, Pemprov Jabar menggunakan mekanisme yang tepat dalam menyalurkan bansos sesuai aturan yang ada.

"Kami sudah memakai sistem elektronik jadi tidak mungkin terjadi pertemuan antara pemberi dan penerima. Jadi tidak akan pernah ada penyimpangan sepeser pun di Pemprov Jabar karena perpindahannya dari rekening ke rekening. Mekanisme penyaluran bansos sangat ketat dan prosedural. Kita sudah berusaha membuat melkanisme untuk memperkecil penyimpangan itu," ucapnya.

Menurut Heryawan, alangkah lebih tepatnya jika Yusuf melaporkan yayasan atau lembaga yang menerima dana bansos tersebut. "Tanggung jawab bansos ada di penerimanya. Pemprov Jabar hanya menyalurkan saja. Yang mengelola dana bansos adalah penerima dana tersebut. Bisa yayasan, lembaga, atau lainnya. Di Pemprov tidak ada pemotongan. Jadi yang mungkin menyimpang adalah para penerima. Silahkan para pihak yang berkepentingan sesuai tupoksinya, memeriksa para penerima. Di Permendagri, saat uang sudah diterima, maka tanggung jawab keuangan berpindah kepada penerima. Nah, mestinya Pak Yusuf melaporkan siapa penerimanya dan siapa yang menyunatnya," katanya.

Namun memang tidak tertutup kemungkinan jika ada oknum PNS Pemprov Jabar yang juga "bermain". "Bisa saja penyunatnya dari oknum PNS. Tapi kami 'kan memiliki mekanisme pengawasan mulai internal hingga yang dilakukan Yang Maha Kuasa. "Makanya sangat tidak mungkin ada penyimpangan di Pemprov Jabar. Namun kalau memang mau diperiksa, silahkan karena kami sangat siap. Tetapi sebaiknya penerima dan oknum penyunat juga diperiksa agar lebih jelas," kata Heryawan.

Gonjang-ga***g dugaan korupsi di Pemprov Jabar itu, muncul hanya beberapa bulan saja sebelum tahapan Pemilihan Gubernur Jabar 2013, dimulai. Rencananya, tahapan Pilgub 2013 sudah dimulai sejak pertengahan tahun 2012 mendatang.

Terkait hal itu, Heryawan menandaskan tidak tahu menahu motif pelaporan Yusuf Supendi yang "menyerang" dirinya. Jika ada motif politik, itu akan terbuka saat proses penyelidikan dari institusi hukum yang menanganinya. "Teuing urang mah teu nyaho. Kalau memang ada motif politik, tanya saja ke beliau (Yusuf Supendi -red.),” kata Heryawan. (A-128/A-160/A-89)***

sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/node/168307
===========================================================================================

Bukti terkait lainnya, KPK dengan Polda Jabar melakukan koordinasi terkait laporan Yusuf Supendi mengenai Kasus Korupsi dana BANSOS JABAR sebesar Rp. 839 Milyar

- http://m.inilah.com/read/detail/1804283/polda-koordinasi-dengan-kpk-soal-bansos-provinsi

Berita Terbaru 18 Januari 2013
Aher, Dede dan Irfan Dilaporkan ke Kejati Jabar Terkait Dugaan Korupsi Dana Bansos 2010- http://www.soreangonline.com/aher-dede-dan-irfan-dilaporkan-ke-kejati-jabar-terkait-dugaan-korupsi-dana-bansos-2010,6373.html

Hmmm.....